| Pada pertemuan kesepuluh, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses | Dengan ini terlihat bahwa yang berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat, yang dalam prakteknya justru menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati, banyak terpidana mati yang terkatung-katung nasibnya hanya karena menunggu grasi dari Presiden |
|---|---|
| Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, Teras, Yogyakarta, 2008 12 | Chapter five: the history of the relation between Islamic jurisprudenece fundamentals and logic |
Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi, Beirut, t.
25| Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif madharat terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya | Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir |
|---|---|
| 19840414 200901 1 012 SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah : Ushul Fiqh 1 Kode : Elemen Kompetensi : Mata Kuliah Dasar Keahlian MKDK Jenis Kompetensi : Utama SKS : 3 SKS Waktu Pertemuan : 120 Menit Pertemuan ke : 8 UJIAN TENGAH SEMESTER Soal : 1 | Every one is a teacher here, tanya jawab, ceramah E |
| Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak | Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi, Beirut, t |
|---|---|
| Al-Baqarah : 178 Dalam hal ini, Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut | Sebab tidak mustahil keputusan hakim tersebut ada di antaranya yang tidak cocok dengan keadilan yang murni dalam pandangan manusiawi, disebabkan antara lain keterbatasan kemampuan seorang hakim disatu pihak atau karena lemahnya pembuktian, sedang dilain pihak seorang hakim tidak boleh menolak atau tidak menberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam wewenangnya |
Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan, maka terlihat jelas perbedaan dan persamaan yang ada dalam hak pemberian grasi oleh lembaga grasi di Indonesia dan kewenangan kepala Negara memberi ampunan dalam hukum Islam.
7